Rapat Evaluasi Kinerja TA 2015 dan Progress Kegiatan TA 2016 Badan Diklat Bersama Komisi I DPRD NTT

Submitted by admin on Mon, 09/11/2017 - 20:41

DPRD sebagai "corongnya rakyat" perlu mendengar langsung sekaligus mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban SKPD dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Badan Diklat Provinsi NTT selaku mitra dari Komisi I yang membidangi pemerintahan pada Selasa, 21 Juni 2016 melakukan rapat evaluasi Kinerja Badan Diklat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015. Dihadapan pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTT, Kepala Badan Diklat Provinsi NTT, Drs. Klemens Meba, MM memaparkan tentang target dan realisasi anggaran Tahun 2015. Menurut Kepala Badan, belanja  Badan Diklat Provinsi NTT TA 2015 sebesar 25 miliar lebih dari target 30 miliar lebih dengan persentase 82,02%, sedangkan pendapatan sebesar 21 miliar lebih dari target 23 miliar lebih atau realisasi 88,87%. Realisasi tidak mencapai target ini, imbuh Kaban bahwa lantaran in-konsistensi Kabupaten/Kota dalam mengirim peserta diklat.

Dihadapan Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi I yang terhormat, Kaban juga menyampaikan progress kegiatan TA 2016, dimana Badan Diklat Provinsi NTT sampai dengan Bulan Juni 2016 telah mendiklatkan CPNS Golongan III Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 642 orang, Golongan II sebanyak 120 orang dan K1/K2 yang diangkat dari tenaga honorer daerah sebanyak 800 orang. Sedangkan pejabat struktural eselon III Kabupaten/Kota yang mengikuti Diklatpim Tk. III sebanyak 79 orang dan Diklatpim Tk. IV sebanyak 120 orang. Pada momentum ini juga Kepala Badan yang didampingi Para Kabid dan Kasubag PDE meminta dukungan Komisi I DPRD NTT terhadap perencanaan pembangunan Tahap I gedung asrama dengan dana 4 miliar lebih yang sudah diusulkan pada Perubahan Anggaran 2016.

Menanggapi pemaparan Kepala Badan Diklat Provinsi NTT, Ketua Komisi I DPRD NTT, Drs. Kasintus Proklamasi Ebu Tho, mengapresiasi Badan Diklat dalam mengemban amanah mendidik dan melatih Aparatur di bumi Flobamora dan juga memberi pemasukan untuk PAD sebesar 21 miliar lebih. Politikus Gerindra kelahiran Ende 62 tahun silam ini juga menyentil kontribusi peserta diklat yang berbeda dengan standar LAN yang dipersoalkan oleh Pemkab Nagekeo. Menanggapi pertanyaan Ketua Komisi ini, Kepala Badan mengatakan bahwa terdapat beberapa item pembiayaan yang tidak diatur dalam Perkalan seperti akomodasi dan transportasi ke lokus Benchmarking

Sempat terjadi perdebatan alot menyoal rencana pembangunan gedung asrama dan kelas yang ditohok oleh salah satu anggota Komisi I, Hamdan Saleh Batjo, SP. Menurut politikus Partai HANURA ini, pembangunan gedung asrama dan kelas belum urgen untuk dilaksanakan karena menurut dia, dalam rangka Pilgub serentak 2018, maka APBD tersedot untuk persiapan hajatan rakyat NTT lima tahunan itu dan juga pembangunan gedung DPRD yang baru. Namun pernyataan Hamdan ini, ditanggapi oleh Wakil Ketua II Komisi I, Joseph Leonardy Ahas, S.Fil bahwa dia dari Fraksi Gabungan dengan tegas menolak pembangunan gedung DPRD yang baru. Imbuhnya, pembangunan SDM aparatur di NTT harus menjadi prioritas karena menurutnya, tanpa SDM aparatur yang kompeten, inovatif dan kompetitif maka daerah ini tidak akan maju. Statement ini didukung dengan menceritakan pengalamannya mendampingi peserta Diklatpim Tk. III yang melakukan benchmarking di Kota Batam pada 6 Juni yang lalu. Statement Ahas, Politikus PKPI dari Dapil NTT IV ini didukung oleh Ketua Komisi I bahwa, Komisi I sedari awal sudah berkomitmen untuk memperkuat Badan Diklat terkait peningkatan Sarana Prasarana. Wakil Ketua I Komisi I, Jonathan Kana, SE, menambahkan bahwa untuk ke depan perlu dipikirkan juga untuk mengadakan benchmarkingke luar negeri semisal di Timor Leste atau Singapura. Karena menurutnya terkait inovasi perlu diadopsi juga dari negara lain.

Rapat ini dihadiri oleh Anggota Komisi I diantaranya, Pdt. Abraham Litinau, S.Th (Gerindra), Drs. Junus Naisunis (PKB), Gulielmus Agustinus Demon Beribe, S.Pd, M.Pd (PDIP) Dolvianus Kolo, S.Pd (PDIP), Angela Mercy Piwung, SH (HANURA) dan Ampera Seke Selan, SH (Demokrat). Pada penghujung rapat Ketua Komisi I berpesan agar Badan Diklat meningkatkan kinerja dalam bidang diklat aparatur seraya menambahkan bahwa Komisi I berencana melakukan kunjungan kerja ke Badan Diklat Provinsi NTT.