SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Submitted by admin on Mon, 09/11/2017 - 20:44

Kupang – Bertempat di Hotel Aston, Biro Keuangan Setda Provinsi NTT bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan dari tanggal 31 Juli – 2 Agustus 2016. 

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A. Litelnoni.Dalam rangka meningkatkan pemahaman bersama terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, maka Pemerintah Provinsi NTT menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Adapun tujuan sosialisasi ini adalah menyamakan pemahaman/ persepsi mengenai beberapa hal antara lain : kebijakan pembangunan TA. 2017 provinsi dan kabupaten/ kota se-NTT, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota serta penyusunan APBD provinsi, kabupaten/ kota se-NTT TA. 2017. Dengan tujuan tersebut, hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah di tingkat kabupaten/kota se-NTT.

Dalam momentum ini dihadiri oleh Bapak Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt., M sebagai narasumber dan dimoderatorin oleh Bapak Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Fransiskus Salem, SH., M.Si dalam pemaparannya Bapak Nyzar memberikan Gambaran Umum APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 meliputi Ketepatan waktu penetapan Perda APBD (2012 – 2016), Hasil evaluasi Rancangan APBD Provinsi Seluruh Indonesia TA. 2016, proporsi komponen pendapatan daerah agregat APBD Provinsi se-Indonesia TA. 2016 (PAD, Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah), struktur pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia dan Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur TA. 2016, Derajat Otonomi Fiskal(Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan) Provinsi se-Indonesia dan Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur TA. 2016, Struktur PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Hadir pula Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bachir Afif sebagai narasumber yang menyampaikan topik penyerapan APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Narasumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadirkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, Bapak Zainuddin menyampaikan materi dengan topik Rencana Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2017. Begitu Juga Narasumber dari BPK Perwakilan NTT, Karyadi, SE., MM., Ak., CA. dengan topik materi Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan kegiatan sosialisasi ini ada sejumlah hal yang harus dipertikan seperti Pemda harus mengubah Pola Pikir Money Follow Function and Organizationmenjadi money follow programme, dalam penyusunan APBD perlu penyederhanaan nomenklatur agar lebih jelas, masalah dana hibah dan bantuan sosial harus dibatasi sehingga anggaran belanja modal harus diperbesar. Lima Indikator utama dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain : ketepatan penyelesaian APBD, penyerapan anggaran, ketepatan penyampaian LKPD, kualitas opini pemeriksaan BPK dan pemeriksaan IPK.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik tergambar dari ketepatan waktu penetapan APBD (2012 – 2016) beserta hasil evaluasi rancangan APBD Provinsi seluruh Indonesia TA. 2016. Pertahankan NTT....Makin baru peraturannya makin baik hasil penyusunan APBD nya...... NTT ok.