Rakor Kediklatan Tahun Anggaran 2016 Lingkup Provinsi NTT di Kupang

Submitted by admin on Tue, 09/12/2017 - 12:22

Kupang - Bertempat di Hotel Sotis Kupang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kediklatan, yang dilaksanakan tanggal 20 sampai dengan 22 April 2016. Stefanus Nias, Drs., Ketua Panitia Penyelenggara dalam laporannya mengemukakan tujuan dari rakor untuk membangun kesepakatan bersama dalam rangka efektifitas penyelenggaraan diklat serta mensinkronkan perencanaan kediklatan antar daerah otonom tahun 2016 dan tahun 2017, dengan peserta berjumlah 55 orang yang terdiri dari pejabat pengelola diklat dari Kab/Kota, SKPD pembuat perencanaan kediklatan lingkup Pemerintah Provinsi NTT beserta pejabat struktural dan widyaiswara Badan Diklat Provinsi NTT. Materi rakor disampaikan oleh beberapa narasumber diantaranya BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Biro Keuangan Setda Provinsi NTT dan Pejabat Struktural Lingkup Badan Diklat Provinsi NTT. Pembiayaan kegiatan dibebankan pada DPPA Badan Diklat Provinsi NTT.

Dengan tema ‘Menuju Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang Dinamis dan Profesional’. Dan dalam bidang diklat aparatur sangat diharapkan perubahan serta dengan semangat profesionalisme untuk menjawab dinamika jaman, begitu yang disampaikan Benediktus Polo Maing, Ir., Asisten Administrasi Umum yang mewakili Gubernur dalam membawakan Sambutan Pembukaan Rakor. Iqbal Fadillah Muhammad, Drs.M.Ed.L, Kabid Pengembangan Program Diklatpim dan Prajabatan LAN RI menyampaikan bahwa Perubahan kebijakan diklat seperti diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan meliputi aspek pengelompokkan peraturan kepala LAN, penyesuaian kurikulum, penyesuaian dinamika penganggaran, penyesuaian Undang–Undang ASN dan menelaah permasalahan yang terjadi.   Beliau menambahkan bahwa banyak tuntutan yang akan dihadapi mengimbangi perubahan yang terjadi diantaranya : tuntutan perubahan mind-set instansi pengirim, perubahan mind-set pengajar, dan perubahan mind-set kebiasaan penyelenggara diklat, tuntutan pola penyelenggaraan serta tuntutan perubahan sarana pembelajaran.

Prabawa Eka Soesanta, Dr., M.Si., Kabag BPSDM Kemendagri, menyampaikan Peran dan Kebijakan Kemendagri dalam Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kediklatan adalah dengan menata kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah sesuai dengan pemaketan unit kompetensi yang diseleksi dengan uji kompetensi dan sertifikasi. Friets D. Bua Mone, S.Si., Kasubag Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan Biro Keuangan Setda Provinsi NTT dalam menyampaikan materi tentang penganggaran menitikberatkan pada mekanisme penganggaran yang mana dari tahap penyusunan KUA dan PPAS ke tahap penyusunan RAPERDA APBD dan menjadi tahap penetapan PERDA APBD, dan juga model kontribusi kab./ kota dalam penganggaran diklat prajabatan dan diklat tertentu bahwa Pemprov NTT sebelum menyusun anggaran menginformasikan kuota diklat pada Pemkab/Kota untuk mengusulkan anggarannya dan diakomodir dalam KUA-PPAS Kab./Kota yang selanjutnya ditampung dalam Rancangan Kegiatan Anggaran Badan Diklat Provinsi.

Klemens Meba, Drs., MM., Kaban Diklat Provinsi NTT dengan materi Kebijakan Diklat Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan Visi Misi Badan Diklat adalah mewujudkan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara yang profesional dengan salah satu misinya yaitu peningkatan mutu manajemen yang profesional. Arah kebijakan pendidikan dan pelatihan ASN adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tuntutan publik, meningkatkan kinerja organisasi serta meningkatkan kompetensi kerja SDM aparatur sesuai standar yang ditetapkan.

Akhir kegiatan Rakor Kediklatan ini menghasilkan ‘Dokumen Kesepakatan’ yang mana isi-nya mencantum tentang pelaksanaan khusus diklat PIM IV tetap oleh lembaga terakreditasi namun dapat dilaksanakan di Kab./Kota (rayonisasi) dengan ketentuan tetap oleh lembaga terakreditasi, yang juga memenuhi dan seijin LAN RI, sarana prasarana harus mencukupi dan memadai serta jumlah peserta harus sebanyak atau lebih dari 40 orang. Penutupan kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Badan Diklat Provinsi NTT dengan diiringi komitmen lokasi penyelenggaraan Rakor Tahun 2017 di Kabupaten Manggarai Barat serta penandatanganan ‘Dokumen Kesepatakatan’.