Profil

Sejarah Singkat

Pada awal didirikan tahun 1984, Badan Diklat bernama Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 tanggal 13 September 1984. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tanggal 7 Desember 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka nomenklatur semula Badan Pendidikan dan Latihan berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan NTT

Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Badan Diklat bergabung dengan Badan Litbang sehingga namanya menjadi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur berpisah dari Badang LitbangProvinsi NTT.

Pada Tahun 2017 mengalami perubahan struktur dan nama setelah dikeluarkan  Peraturan Gubernur Nomor  Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Visi dan Misi

  • Visi 
    • Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Yang Profesional
  • Misi 
    • Peningkatan Mutu Manajemen Yang Profesional,
    • Peningkatan Mutu Diklat Yang Berdaya Saing,
    • Peningkatan Mutu Sarana Prasarana.

Struktur Organisasi

  • Kepala Badan
  • Sekretaris
    • Sub Bagian Program Data dan Evaluasi
    • Sub Bagian Keuangan
    • Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  • Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
    • Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Prajabatan
    • Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
  • Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
    • Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
    • Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional
  • Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural
    • Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
    • Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural
  • Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia
    • Sub Bidang Sarana Pengembangan Sumber Daya Manusia
    • Sub Bidang Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia